Dari letusan Galunggung, perpindahan pusat pemerintahan, hingga Besluit kolonial 1913. Sejarah Tasikmalaya bukan sekadar pergantian nama, melainkan cerita tentang kekuasaan yang mengatur ruang Priangan Timur.

Oleh: Sultan Firman Sativa, S.Pd. / Sultan Delpohon

Nama Tasikmalaya hari ini terdengar begitu biasa. Ia menjadi nama kabupaten, kota, jalan, sekolah, lembaga pemerintahan, hingga identitas jutaan orang.

Tetapi sebelum Tasikmalaya menjadi Tasikmalaya, wilayah ini dikenal sebagai Sukapura.

Lalu siapa yang mengganti nama itu?

Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya membawa kita kepada sejarah panjang kekuasaan kolonial Hindia Belanda, perpindahan pusat pemerintahan dari Manonjaya, perkembangan jaringan kereta api, perdagangan, serta perubahan wajah perkotaan.

Bagi Sultan Firman Sativa, S.Pd., atau Sultan Delpohon, sejarah pergantian Sukapura menjadi Tasikmalaya tidak cukup dibaca sebagai pergantian nama administratif.

Ada persoalan kekuasaan di dalamnya.

“Perubahan itu harus dilihat dalam konteks kolonial. Nama wilayah, pusat pemerintahan, dan batas administratif bukan sesuatu yang berdiri di luar politik kekuasaan,” demikian pandangan Sultan Delpohon sebagai penggiat sejarah dan budaya Priangan Timur.

Dengan kata lain, sejarah Tasikmalaya bukan hanya pertanyaan kapan nama itu berubah?

Tetapi juga:

Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengubahnya?

Dari Sukapura ke Tasikmalaya

Sukapura mempunyai sejarah panjang sebagai salah satu wilayah penting di Priangan.

Pusat pemerintahan kabupaten pada suatu periode berada di Manonjaya, yang kemudian dikenal sebagai Tanjungmalaya. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, orientasi pemerintahan mulai bergerak ke wilayah Tasikmalaya.

Perpindahan pusat pemerintahan tersebut menjadi salah satu titik penting dalam lahirnya Tasikmalaya sebagai pusat administrasi baru.

Pada masa pemerintahan R.A.A. Wiratanuningrat, perubahan tersebut semakin menguat.

Tasikmalaya berkembang menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat perdagangan.

Namun, perpindahan pusat pemerintahan dan perubahan nama merupakan dua proses yang harus dibedakan.

Pusat pemerintahan dapat berpindah lebih dahulu, sementara perubahan nomenklatur administratif dapat memperoleh dasar hukum pada waktu berbeda.

Di sinilah arsip kolonial menjadi penting.

Besluit 1913: Ketika Nama Menjadi Urusan Negara

Salah satu dokumen yang kerap disebut dalam pembahasan perubahan nama Sukapura adalah Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 35 tanggal 6 September 1913.

Dokumen tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri bagaimana pemerintah kolonial mengatur nomenklatur dan administrasi wilayah.

Namun, sejarah tidak boleh dipaksa menjadi terlalu sederhana.

Menyebut “1913” sebagai satu-satunya tanggal perubahan nama berpotensi menghilangkan proses administratif yang terjadi sebelum dan sesudahnya.

Sebab dalam birokrasi kolonial, terdapat perbedaan antara:

• penggunaan nama dalam praktik pemerintahan;
• keputusan administratif;
• pemberlakuan keputusan;
• perubahan nomenklatur dalam dokumen;
• dan standardisasi wilayah dalam peta maupun administrasi kolonial.

Karena itu, klaim mengenai kapan tepatnya Sukapura secara resmi berubah menjadi Tasikmalaya perlu dibaca berdasarkan dokumen primer secara langsung.

1913 adalah tonggak penting, tetapi bukan alasan untuk menghapus seluruh proses sejarah di sekitarnya.

Galunggung 1822: Antara Ingatan Masyarakat dan Sejarah Toponimi

Ada kisah lain mengenai nama Tasikmalaya yang berkembang kuat dalam masyarakat.

Kisah itu berhubungan dengan letusan Gunung Galunggung pada 1822.

Letusan tersebut menghamburkan material vulkanik dalam jumlah besar. Dalam ingatan budaya Sunda, muncul istilah keusik ngalayah—pasir yang bertebaran atau menghampar luas.

Dari sini kemudian berkembang penafsiran populer mengenai asal-usul nama Tasikmalaya.

Tasik dapat berarti danau atau laut.

Sementara unsur malaya sering dihubungkan dalam penafsiran masyarakat dengan keadaan yang ngalayah atau menyebar.

Tetapi seorang penulis sejarah perlu berhati-hati.

Legenda asal-usul nama bukan otomatis bukti etimologi.

Cerita masyarakat merupakan bagian penting dari sejarah budaya, tetapi harus dibedakan dengan bukti linguistik dan arsip tertulis.

Justru perbedaan tersebut membuat sejarah Tasikmalaya menarik: satu nama dapat memiliki kehidupan dalam arsip sekaligus dalam ingatan masyarakat.

Kereta Api Mengubah Arah Kota

Perubahan politik kemudian bertemu dengan perubahan teknologi.

Jaringan kereta api membuka hubungan Tasikmalaya dengan pusat-pusat ekonomi lain di Jawa.

Kereta api bukan hanya membawa manusia.

Ia membawa komoditas.

Ia membawa modal.

Ia membawa informasi.

Dan ia mengubah pola pertumbuhan kota.

Tasikmalaya semakin strategis sebagai tempat perdagangan hasil bumi Priangan Timur.

Komoditas seperti teh, kopi, karet, dan hasil pertanian lainnya masuk dalam jaringan ekonomi kolonial.

Pusat pemerintahan dan pusat perdagangan pun semakin berdekatan.

Di antara ruang-ruang tersebut muncul kawasan yang kelak menjadi salah satu jantung ekonomi Tasikmalaya:

Cihideung.

Cihideung: Kota yang Dibentuk Perdagangan

Jika sejarah pemerintahan Tasikmalaya dibentuk oleh administrasi, sejarah Cihideung banyak dibentuk oleh perdagangan.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan segregasi permukiman, termasuk Wijkenstelsel.

Komunitas Tionghoa menjadi salah satu kelompok yang memiliki peran penting dalam perkembangan perdagangan perkotaan.

Kawasan perdagangan kemudian berkembang di sekitar pasar dan jalur utama.

Model bangunan rumah toko atau ruko ikut membentuk wajah Cihideung.

Lantai bawah menjadi ruang perdagangan.

Lantai atas menjadi tempat tinggal.

Sebuah bangunan, dua fungsi.

Dari sinilah Cihideung perlahan berubah menjadi kawasan komersial.

Dari Gudang Komoditas ke Pusat Belanja

Perdagangan di Cihideung tidak berhenti pada masa kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, kawasan tersebut mengalami transformasi.

Tekstil, pakaian, kebutuhan rumah tangga, perdagangan emas, makanan, dan berbagai produk lokal memenuhi kawasan tersebut.

Tasikmalaya kemudian dikenal pula melalui produk kerajinan seperti kelom geulis dan payung geulis.

Pada dekade 1970-an dan 1980-an, pertumbuhan pertokoan semakin mengukuhkan Cihideung sebagai pusat perdagangan Priangan Timur.

Kemudian pusat perbelanjaan modern muncul.

Namun ada satu hal yang tidak berubah:

ekonomi rakyat tetap hidup di antara toko-toko besar.

Pedagang kecil, PKL, toko keluarga, jasa, kuliner, dan berbagai bentuk ekonomi informal tetap menjadi bagian dari wajah Cihideung.

Kota Modern, Masalah Lama

Memasuki abad ke-21, Cihideung kembali mengalami perubahan.

Penataan kawasan diarahkan agar ruang jalan tidak hanya menjadi tempat kendaraan melintas, tetapi juga ruang publik.

Konsep semi-pedestrian kemudian menjadi bagian dari wajah baru kawasan tersebut.

Namun modernisasi kota selalu membawa pertanyaan:

Untuk siapa kota ditata?

Pertanyaan ini penting.

Sebab sejarah perkotaan bukan hanya tentang trotoar, bangunan, dan estetika.

Ia juga tentang pedagang.

Tentang warga.

Tentang akses ekonomi.

Tentang ruang publik.

Dan tentang siapa yang mendapatkan manfaat dari perubahan tata kota.

Cihideung hari ini merupakan hasil dari lapisan sejarah yang sangat panjang.

Timeline: Dari Galunggung hingga Tasikmalaya

1822 — Letusan Gunung Galunggung

Letusan besar Galunggung menjadi salah satu peristiwa alam penting dalam sejarah Priangan dan kemudian hidup dalam berbagai cerita mengenai lanskap dan asal-usul nama Tasikmalaya.

Akhir abad ke-19

Administrasi kolonial semakin intensif membentuk tata ruang dan permukiman perkotaan. Aktivitas perdagangan mulai berkembang di kawasan yang kemudian menjadi bagian penting dari Cihideung.

1901 — Perkembangan pusat pemerintahan dan transportasi

Tasikmalaya semakin berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan seiring perkembangan jaringan transportasi.

1901–1913

Jaringan kereta api dan perkembangan perdagangan semakin menghubungkan Tasikmalaya dengan jaringan ekonomi Priangan dan Jawa.

1913 — Tonggak administratif

Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 35 tanggal 6 September 1913 menjadi salah satu dokumen penting dalam penelitian mengenai perubahan nomenklatur Sukapura menjadi Tasikmalaya.

1933 — Tahap perkembangan administratif berikutnya

Perkembangan administrasi dan standardisasi wilayah kolonial terus berlangsung. Klaim bahwa proses integrasi administratif “selesai” pada 1933 perlu diverifikasi langsung melalui arsip primer dan dokumen tata pemerintahan kolonial.

Pasca-1945

Cihideung dan Tasikmalaya berkembang sebagai pusat perdagangan masyarakat dalam negara Indonesia yang merdeka.

1970–1980-an

Pertumbuhan pertokoan, tekstil, perdagangan emas, dan berbagai usaha lokal semakin memperkuat Cihideung sebagai pusat ekonomi.

Abad ke-21

Cihideung memasuki fase baru: berhadapan dengan pusat perbelanjaan modern, sektor informal, dan penataan ruang publik serta pedestrian.

Sejarah Tidak Boleh Hanya Menjadi Cerita Resmi

Ada kecenderungan dalam membaca sejarah daerah: nama sekarang dianggap seolah-olah sudah ada sejak dahulu.

Padahal nama wilayah dapat berubah.

Batas wilayah dapat berubah.

Pusat pemerintahan dapat berpindah.

Bahkan makna sebuah tempat dapat berubah mengikuti zaman.

Tasikmalaya adalah contoh yang menarik.

Ia memiliki lapisan Sukapura.

Ia memiliki lapisan kolonial.

Ia memiliki lapisan perdagangan.

Ia memiliki lapisan masyarakat Tionghoa.

Ia memiliki lapisan kereta api.

Ia memiliki lapisan kebudayaan Sunda.

Dan akhirnya ia memiliki lapisan Indonesia merdeka.

Karena itu, sejarah Tasikmalaya tidak boleh hanya dibaca dari keputusan pemerintah.

Sejarah juga harus dibaca dari pasar.

Dari jalan.

Dari stasiun.

Dari kampung.

Dari toko.

Dari masyarakat yang mengalami perubahan tersebut.

Siapa yang Mengganti Nama Sukapura?

Pertanyaan tersebut akhirnya kembali kepada persoalan awal.

Siapa yang menentukan bahwa sebuah wilayah bernama Sukapura kemudian harus disebut Tasikmalaya?

Dalam konteks administrasi kolonial, jawabannya tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan Hindia Belanda.

Namun masyarakat kemudian mengisi nama baru tersebut dengan kehidupan mereka sendiri.

Tasikmalaya akhirnya tidak lagi hanya menjadi nama yang lahir dari birokrasi kolonial.

Ia menjadi identitas masyarakat.

Menjadi rumah.

Menjadi kebudayaan.

Menjadi bahasa.

Menjadi pasar.

Menjadi sejarah.

Dan menjadi ingatan kolektif.

Di sinilah ironi sejarah bekerja.

Sebuah nama dapat diperkenalkan oleh kekuasaan.

Tetapi maknanya kemudian dibentuk oleh rakyat.

Epilog: Sukapura Tidak Benar-Benar Hilang

Sukapura mungkin tidak lagi menjadi nama administratif utama.

Tetapi ia tidak benar-benar hilang.

Ia masih hidup dalam arsip.

Dalam naskah.

Dalam sejarah keluarga.

Dalam nama tempat.

Dalam ingatan masyarakat.

Dan dalam upaya generasi hari ini untuk memahami dari mana mereka berasal.

Tasikmalaya bukan sekadar kota yang lahir karena keputusan administratif.

Ia adalah hasil dari pertemuan panjang antara alam, kekuasaan, perdagangan, transportasi, kebudayaan, dan masyarakat.

Karena itu, membaca sejarah perubahan Sukapura menjadi Tasikmalaya berarti membaca sejarah tentang siapa yang berkuasa menentukan ruang—dan bagaimana masyarakat kemudian menjadikan ruang tersebut sebagai rumahnya sendiri.

Sultan Firman Sativa, S.Pd. / Sultan Delpohon

Penggiat Sejarah dan Budaya Priangan Timur