SPPG Diangkat PPPK, Guru Honorer Terabaikan: Negara Kekurangan Uang atau Sengaja Salah Prioritas?

Isu pendidikan hari ini bukan lagi soal kurikulum atau metode belajar. Yang dipertaruhkan adalah rasa keadilan. Di tengah wacana pengangkatan SPPG menjadi PPPK, guru honorer kembali dipaksa menelan kenyataan pahit, pengabdian bertahun-tahun seolah tak punya arti apa pun di mata negara.

Guru honorer bukan sekadar angka dalam sistem. Mereka adalah wajah nyata pendidikan di daerah mengajar pagi hingga siang, mengoreksi tugas hingga malam, dan tetap berdiri di depan kelas meski upah yang diterima bahkan tak cukup untuk menutup kebutuhan hidup dasar. Bertahun-tahun mereka bersabar, berharap negara suatu hari berpihak.

Namun harapan itu kembali diuji ketika muncul kabar bahwa SPPG yang usianya relatif baru justru diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK. Di titik ini, wajar jika guru honorer bertanya dengan nada getir apakah setia terlalu lama justru menjadi kesalahan?

Kekecewaan ini semakin membara saat kebijakan anggaran dibuka ke publik. Dana BOS yang selama ini menjadi satu-satunya sandaran sekolah untuk membayar honor guru dipangkas besar-besaran, dari sekitar 40% menjadi 20 persen%. Artinya jelas, ruang hidup guru honorer semakin sempit, sementara tuntutan kerja tak pernah berkurang.

Ironinya, di saat yang sama, negara begitu mudah mengalokasikan anggaran fantastis untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini memang terdengar ideal, namun besarnya anggaran yang disebut mencapai ratusan triliun rupiah dalam hitungan harian membuat publik sulit untuk tidak bertanya benarkah negara ini kehabisan uang, atau justru kehabisan empati?
Guru honorer tidak pernah menolak anak-anak mendapat asupan gizi yang layak. Tapi mari jujur pendidikan bukan hanya soal makanan, pendidikan adalah soal manusia yang mengajar. Bagaimana mungkin kualitas pendidikan ingin ditingkatkan, jika gurunya dipaksa hidup dalam ketidakpastian dan ketidakadilan?
Aksi demonstrasi guru honorer, termasuk yang terjadi di Tasikmalaya pada tanggal 26 januari 2026, bukan sekadar bentuk protes. Itu adalah teriakan panjang dari mereka yang terlalu lama disuruh diam. Mereka tidak meminta istimewa, tidak menuntut berlebihan mereka hanya menagih janji negara tentang keadilan dan penghargaan atas pengabdian.
Kini pertanyaannya bukan lagi soal program mana yang lebih populer, tetapi siapa yang benar-benar diprioritaskan. Jika guru honorer terus diabaikan, maka luka di dunia pendidikan akan semakin dalam dan dampaknya kelak akan ditanggung oleh generasi yang sedang kita ajar hari ini.

DPN2_Fuza _Jawa Barat