Ketika Influencer Lokal Terjebak Narsistik, Publik yang Menanggung Dampaknya dan Krisis Etika di Ruang Digital

1 Hfuyd3Hpi9yIWt5HjmiNg 1

Beberapa hari belakangan ini katanya “Tasik lagi ga asik”, tag line yang lebih dari cukup untuk menggambarkan situasi Tasik saat ini. Media sosial di penuhi dengan kasus sang influencer lokal yang mengklaim dirinya seorang ” Selebgram” terlibat kasus child grooming, pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

mengklaim diri sebagai selebgram bisa normal sebagai branding, tapi jika disertai sikap arogan, minim empati, dan obsesi validasi, bahkan sampai melakukan pelecehan dan korbannya masih di bawah umur apakah itu normal ? itu bisa jadi tanda perilaku narsistik atau fokus berlebihan pada citra diri.

Popularitas di media sosial kini bukan lagi hasil karya, melainkan sering kali hasil kontroversi yang dipelihara. Di tingkat lokal, sebagian influencer tampak terjebak dalam pola narsistik yang bukan hanya mengganggu etika digital, tetapi juga merusak kualitas ruang publik. Mereka bukan sekadar mencari perhatian—mereka menuntutnya.

Setiap kritik dianggap serangan. Setiap koreksi dipelintir menjadi kebencian. Membuat konten dengan begitu banyak sisi negatif dianggap pembenaran. Dalam logika ini, influencer selalu benar, audiens yang selalu salah. Pola semacam ini mencerminkan gejala narsistik yang berbahaya: haus validasi, miskin empati, dan alergi terhadap tanggung jawab. Media sosial berubah menjadi panggung ego, bukan ruang komunikasi.

Masalahnya, perilaku ini kerap dibungkus dengan dalih “konten”, “hiburan”, atau “kebebasan berekspresi”. Padahal, ketika seseorang memiliki ribuan hingga jutaan pengikut, setiap unggahan bukan lagi urusan pribadi. Ada dampak sosial yang nyata. Ketika influencer mempermainkan emosi publik, memelintir isu sensitif, atau memosisikan diri sebagai korban abadi, yang terjadi adalah manipulasi massal yang dilegalkan oleh algoritma.

Lebih ironis lagi, sebagian influencer lokal memanfaatkan simpati publik untuk menutupi kesalahan sendiri. Klarifikasi berubah menjadi drama. Permintaan maaf menjadi pembelaan diri. Alih-alih refleksi, yang muncul justru serangan balik terhadap siapa pun yang berani mengkritik. Ini bukan keberanian—ini adalah ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa popularitas tidak identik dengan kebenaran.

Baca Juga  Nahkoda Baru PGM Jabar: Asep Rizal Asy’ari Usung Konsolidasi hingga Transformasi Digita

Harus diakui, tidak semua perilaku narsistik adalah Narcissistic Personality Disorder (NPD). NPD adalah diagnosis klinis, bukan cap sembarangan. Namun, ketika perilaku menyerupai ciri-ciri NPD terus dipertontonkan dan bahkan dirayakan, publik berhak bersikap kritis. Normalisasi arogansi dan anti-kritik hanya akan melahirkan generasi yang menganggap empati sebagai kelemahan dan popularitas sebagai legitimasi moral.

Yang lebih mengkhawatirkan, remaja menjadi penonton setia. Mereka belajar bahwa untuk didengar, seseorang harus keras kepala. Untuk terkenal, harus kontroversial. Untuk menang, tidak perlu benar—cukup viral. Inilah krisis sesungguhnya: kerusakan nilai, bukan sekadar masalah konten.

Di sinilah batas antara strategi konten dan gangguan psikologis menjadi kabur. Ketika seseorang tidak lagi mampu mengakui kesalahan, menolak tanggung jawab, dan selalu memposisikan diri sebagai korban atau pahlawan, publik berhak mempertanyakan: apakah ini sekadar gaya, atau tanda masalah yang lebih dalam?

Kritik ini bukan ajakan untuk melabeli atau menghakimi. NPD adalah diagnosis klinis, bukan istilah bebas untuk menyerang orang yang tidak disukai. Yang perlu dikritisi adalah perilaku, bukan kepribadian. Masyarakat harus lebih cerdas dalam memilah konten, dan influencer perlu lebih sadar akan tanggung jawab moral dari pengaruh yang mereka miliki.

Jika influencer lokal ingin benar-benar menjadi panutan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar popularitas, melainkan kedewasaan emosional. Media sosial seharusnya menjadi ruang dialog, bukan panggung pembenaran diri tanpa batas. Tanpa refleksi dan empati, narsistik yang dipelihara hanya akan melahirkan budaya digital yang toksik—dan pada akhirnya, merugikan semua pihak.

Sudah saatnya influencer lokal berhenti berlindung di balik jumlah pengikut. Pengaruh adalah tanggung jawab, bukan tameng. Dan publik pun harus berhenti memanjakan perilaku narsistik dengan engagement tanpa pikir panjang. Media sosial tidak kekurangan suara keras; yang langka adalah kedewasaan emosional.

Baca Juga  Antara Legitimasi dan Realitas: Menguji Keseriusan Penanganan DAS dan Krisis Banjir di Kota Tasikmalaya

Jika ruang digital terus dibiarkan dikuasai ego tanpa etika, maka yang viral bukan lagi kreativitas, melainkan kerusakan kolektif yang kita anggap biasa.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *