Fraksi Hibah Atau Fraksi Rakyat

Sastra turun ke jalan ketika rapat hanya mengenal proposal, tetapi lupa mengenal penderitaan.”

Di ruang-ruang berpendingin udara, rapat berlangsung rapi. Agenda demi agenda dibuka. Mikrofon menyala. Palu sidang diketuk. Tetapi ada satu kata yang terdengar jauh lebih sering daripada “jalan rusak”, “petani”, “nelayan”, “guru honorer”, atau “puskesmas”.

Kata itu adalah: hibah.

Seolah-olah Jawa Barat adalah republik proposal.

Rakyat bertanya dengan suara yang sederhana:

“Apakah Komisi V dibentuk untuk mengawasi pelayanan publik, atau menjadi loket proposal?”

Pertanyaan itu bukan kebencian.

Pertanyaan itu lahir dari pajak yang dibayar rakyat.

Karena setiap rupiah APBD bukan milik partai.

Bukan milik fraksi.

Bukan pula warisan kelompok tertentu.

Ia adalah hasil keringat buruh yang pulang malam, petani yang sawahnya kekeringan, pedagang kaki lima yang dikejar retribusi, dan guru honorer yang menunggu kepastian.

Di kampung-kampung, jalan masih berlubang.

Sekolah masih bocor ketika hujan.

Puskesmas masih jauh dari dusun.

Irigasi retak.

Anak-anak masih belajar dengan fasilitas yang minim.

Namun di ruang sidang, proposal tampak lebih cepat menemukan jalannya dibanding kebutuhan rakyat.

Ironi itulah yang melahirkan satire.

Bukan karena rakyat membenci hibah.

Tetapi karena rakyat ingin tahu:

mengapa hibah begitu sering menjadi pusat pembahasan, sementara pelayanan dasar terasa berjalan lambat?

Jika setiap rapat hanya dipenuhi kata “hibah”, maka wajar bila publik mulai bertanya:

Apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar kepentingan rakyat?

Ataukah kepentingan administrasi yang lebih sibuk mengurus penerima daripada memeriksa hasil?

Transparansi tidak pernah boleh dianggap sebagai penghinaan.

Justru transparansi adalah pagar agar kebijakan tetap dipercaya.

Semakin besar anggaran publik, semakin besar pula hak masyarakat untuk bertanya.

Satire bukan vonis.

Satire adalah cermin.

Ketika cermin memantulkan wajah yang kusut, yang perlu diperbaiki bukan cerminnya.

Melainkan wajah yang enggan berkaca.

Karena demokrasi tidak tumbuh dari tepuk tangan.

Demokrasi tumbuh dari kritik.

Dan kritik adalah vitamin bagi kekuasaan yang sehat.

Hari ini rakyat tidak meminta keajaiban.

Rakyat hanya meminta keseimbangan.

Jika hibah dibahas, maka jalan juga dibahas.

Jika proposal diperhatikan, maka sekolah juga diperhatikan.

Jika yayasan didengar, maka petani pun harus didengar.

Jika organisasi mendapat ruang, maka nelayan dan buruh juga layak memperoleh perhatian yang sama.

Lekra pernah mengenal semboyan bahwa seni berpihak kepada rakyat.

Dalam semangat satir itu, tulisan ini tidak bermaksud menghakimi siapa pun, melainkan mengingatkan bahwa jabatan politik memperoleh legitimasi dari rakyat, bukan dari banyaknya proposal yang diproses.

Karena sejarah selalu mencatat satu hal:

Partai boleh berganti.
Fraksi boleh bergeser.
Kekuasaan boleh berpindah.
Tetapi rakyat akan tetap menjadi pemilik sah uang publik.

Dan selama masih ada suara yang bertanya,

“Fraksi Hibah atau Fraksi Rakyat?”

maka tugas wakil rakyat bukan marah kepada pertanyaan itu,

melainkan menjawabnya dengan keterbukaan, akuntabilitas, dan kerja nyata.