Oleh: Sultan Firman Sativa, S.Pd.
Penggiat Sejarah Priangan
Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, ingatan tentang para tokoh lokal kembali menemukan relevansinya. Sejarah bangsa sesungguhnya tidak hanya dibangun oleh nama-nama besar yang memenuhi buku pelajaran atau tercatat dalam arsip negara. Ia juga hidup dalam ingatan kampung, dalam cerita para sesepuh, di serambi masjid, pesantren-pesantren tua, hingga pada sosok-sosok yang memilih mengabdi tanpa pernah meminta dikenang.
Tulisan ini lahir dari sebuah percakapan sederhana bersama seorang sesepuh, Aki Masum. Di tengah derasnya arus globalisasi yang kerap membuat sejarah lokal tenggelam oleh narasi besar, beliau menuturkan kisah mengenai seorang tokoh yang hingga kini masih dikenang masyarakat Mangkubumi dan Cipari, Tasikmalaya: KH. Enoh Muhtaman, atau yang lebih akrab dipanggil masyarakat sebagai Kuwu Enoh.
Bagi masyarakat sekitar, nama Kuwu Enoh bukan sekadar kepala desa. Ia adalah penjaga tradisi, pengayom masyarakat, tokoh agama, pemimpin pemerintahan, sekaligus figur yang hadir ketika negara sedang menghadapi ujian paling berat dalam sejarahnya.
“Sejarah tidak hanya dibangun oleh nama-nama besar yang tercatat di ibu kota. Ia juga hidup dalam ingatan kampung, di surau-surau tua, di pesantren sederhana, dan pada sosok-sosok yang menjaga masyarakat ketika negara belum sepenuhnya hadir.”
Republik di Tengah Pergolakan Priangan
Generasi yang lahir setelah Reformasi mungkin sulit membayangkan bahwa pada awal kemerdekaan, wilayah Priangan pernah menjadi ruang kontestasi berbagai gagasan mengenai bentuk negara.
Dalam ingatan kolektif masyarakat Tasikmalaya, masa itu bukan hanya tentang mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Di lapangan, masyarakat menghadapi situasi yang jauh lebih rumit ketika muncul berbagai kekuatan politik dan militer yang saling berhadapan.
Tradisi lisan yang berkembang di Cipari menyebut bahwa masyarakat pernah hidup dalam situasi ketika pengaruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Negara Pasundan, dan Negara Islam Indonesia (NII) sama-sama hadir di wilayah Tasikmalaya. Di tengah ketidakpastian tersebut, tokoh-tokoh lokal memikul tanggung jawab besar menjaga keamanan masyarakat agar konflik tidak semakin meluas.
KH. Enoh Muhtaman termasuk generasi yang mengalami langsung masa-masa transisi tersebut. Ia menyaksikan perubahan Indonesia sejak masa kolonial, revolusi kemerdekaan, hingga konsolidasi negara setelah republik berdiri.
Menjadi Kuwu pada Usia 24 Tahun
Kepercayaan masyarakat datang ketika usia Enoh Muhtaman masih sangat muda.
Pada usia 24 tahun, masyarakat memilihnya menjadi Kuwu (Kepala Desa) Cipari, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Kepercayaan itu bukan sekadar mandat administratif, melainkan bentuk legitimasi sosial terhadap seorang pemimpin yang dinilai memiliki kapasitas moral dan keagamaan.
Selama lima periode, ia memimpin Desa Cipari sebelum akhirnya memilih mengundurkan diri dari jabatan tersebut.
Dalam tradisi masyarakat Sunda, seorang kuwu tidak hanya bertugas mengurus administrasi pemerintahan. Ia adalah tempat masyarakat mencari penyelesaian persoalan, penengah konflik, pelindung keamanan desa, sekaligus teladan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan.
Sebagai ulama yang juga memimpin pemerintahan desa, KH. Enoh memperlihatkan bahwa birokrasi dapat dijalankan dengan semangat pelayanan dan nilai-nilai keislaman tanpa kehilangan kedekatannya dengan masyarakat.
Aktivis Kepemudaan di Masa Transisi Politik
Kepemimpinan KH. Enoh tidak berhenti di lingkungan pemerintahan desa.
Pada masa pergolakan politik pertengahan 1960-an, ia dipercaya memimpin Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) di wilayah Tasikmalaya. Setelah itu, ia menjabat sebagai Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kota Tasikmalaya periode 1965–1968.
Keterlibatannya dalam organisasi kepemudaan memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa saat itu memiliki hubungan erat dengan pembinaan generasi muda serta upaya menjaga stabilitas sosial pada masa perubahan politik nasional.
1965: Antara Ingatan Kolektif dan Penulisan Sejarah
Peristiwa 1965 merupakan salah satu episode paling kompleks dalam sejarah Indonesia.
Di Tasikmalaya, sebagaimana banyak daerah lain, pemerintah desa, tokoh agama, organisasi kepemudaan, serta masyarakat berada dalam situasi yang penuh ketegangan.
Menurut kesaksian keluarga dan tradisi lisan masyarakat Cipari, KH. Enoh mengonsolidasikan unsur pemerintahan desa, pemuda, dan jaringan pesantren untuk menjaga keamanan wilayahnya.
Dalam berbagai penuturan lisan juga muncul cerita mengenai ketegangan dengan unsur-unsur Barisan Tani Indonesia (BTI) maupun Laskar Rakyat, organisasi yang pada masa itu memiliki afiliasi politik tertentu. Sebagian kisah tersebut beririsan dengan kajian mengenai dinamika gerakan kiri di Priangan, termasuk penelitian tentang strategi politik di pedesaan.
Namun demikian, sebagai sebuah karya sejarah, penting ditegaskan bahwa berbagai narasi tersebut masih memerlukan pembacaan yang kritis melalui arsip, penelitian akademik, serta berbagai sumber sejarah lainnya. Tradisi lisan memiliki nilai penting sebagai memori kolektif masyarakat, tetapi perlu ditempatkan berdampingan dengan sumber-sumber dokumenter agar menghasilkan historiografi yang berimbang.
Penghargaan dari Negara
Pengabdian KH. Enoh terhadap pembangunan desa memperoleh pengakuan dari pemerintah pusat.
Pada 18 Mei 1977, Presiden Republik Indonesia Soeharto menganugerahkan Satyalancana Pembangunan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 022/TK/Tahun 1977 dengan Nomor Piagam 658/3/77.
Penghargaan tersebut diberikan atas jasa dan pengabdiannya dalam pembangunan masyarakat serta keberhasilannya sebagai salah satu Kuwu Teladan Nasional.
Penghargaan itu menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia tidak hanya lahir dari pusat kekuasaan, melainkan juga dari desa-desa yang dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan dedikasi tinggi.
Keluarga, Pesantren, dan Pendidikan
Di balik aktivitasnya sebagai pemimpin masyarakat, KH. Enoh juga membangun keluarga yang berakar kuat pada tradisi pesantren.
Beliau menikah dengan Hj. Ijah Z. Solihah, putri dari lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Awipari, Kota Tasikmalaya.
Dari pernikahan tersebut lahir lima orang anak: Hj. Rita Farihah, (Almh.) Hj. Eva, Asep Rizal Asy’ari, Hj. Ai Istiqlaliah, dan Bubung Nizar Pamungkas.
Warisan pendidikan yang beliau bangun kemudian diteruskan melalui Yayasan Al-Mukhtariyah, yang hingga kini tetap berperan dalam membina pendidikan Islam dan pengembangan masyarakat di Tasikmalaya.
Warisan yang Melampaui Jabatan
Jejak KH. Enoh Muhtaman tidak hanya tersimpan dalam piagam penghargaan ataupun arsip pemerintahan.
Warisan terbesarnya justru hidup melalui lembaga pendidikan, pesantren, dan ingatan masyarakat yang pernah merasakan kepemimpinannya.
Di tengah zaman ketika politik sering dipenuhi pencitraan dan popularitas sesaat, kisah Kuwu Enoh menawarkan pelajaran berbeda. Kepemimpinan tidak dibangun melalui sorotan kamera, melainkan melalui kedekatan dengan rakyat, keberanian mengambil tanggung jawab, dan kesediaan mengabdi dalam diam.
Nilai-nilai yang ia wariskan tetap terasa relevan hingga hari ini: bahwa ilmu agama dapat berjalan beriringan dengan pendidikan modern; bahwa kekuasaan adalah amanah untuk melayani, bukan alat untuk dilayani; dan bahwa seorang pemimpin sejati meninggalkan teladan, bukan sekadar jabatan.
Kini, estafet pengabdian tersebut diteruskan oleh generasi penerus keluarga melalui pengelolaan Yayasan Al-Mukhtariyah, termasuk Kang Asep Rizal Asy’ari dan Kyai Bubung Nizar Pamungkas. Mereka tidak hanya merawat lembaga pendidikan yang diwariskan, tetapi juga menjaga tradisi intelektual yang telah dibangun sejak masa KH. Enoh: menjadikan ilmu pengetahuan, dakwah, dan pelayanan kepada masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pada akhirnya, kisah KH. Enoh Muhtaman mengingatkan bahwa sejarah lokal bukan sekadar nostalgia. Ia adalah fondasi identitas masyarakat. Dari desa-desa seperti Cipari, republik sesungguhnya dibangun—bukan hanya melalui kebijakan negara, tetapi melalui tangan-tangan para pengabdi yang menjaga masyarakat ketika sejarah sedang berada di titik paling genting.
Pemerhati sejarah lokal priangan
No comments yet