Rakyat Takut, Rakyat Menderita: Ketika Kota Memilih Diam, Harapan Mengarah ke KDM

Tasikmalaya – Di sudut-sudut kota, keluhan warga seolah menjadi suara yang terus memantul tanpa jawaban. Jalan rusak, sanitasi yang belum layak, polemik hibah, hingga persoalan tambang yang terus menuai protes menjadi topik yang tak kunjung selesai. Namun, di mata sebagian masyarakat, yang lebih terasa justru kesan bahwa pemerintah kota lebih sibuk dengan seremoni daripada menyentuh akar persoalan.

Dalam berbagai diskusi warga, muncul sindiran yang semakin sering terdengar: “Rakyat diminta sabar, sementara masalah terus bertambah.” Kritik itu bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut rasa keadilan. Ketika masyarakat mempertanyakan kebijakan, mereka berharap ada respons nyata, bukan sekadar slogan.

Persoalan sanitasi, misalnya, masih menjadi pekerjaan rumah di sejumlah wilayah. Di sisi lain, aktivitas tambang yang dipersoalkan warga dinilai telah mengubah bentang alam sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan lingkungan. Aspirasi yang disampaikan berkali-kali dianggap belum menghasilkan perubahan yang berarti.

Di tengah situasi tersebut, muncul pandangan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa penyelesaian persoalan membutuhkan campur tangan pemerintah provinsi. Nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kerap disebut sebagai sosok yang dinilai memiliki keberanian untuk turun langsung ke lapangan dan mengambil keputusan cepat terhadap persoalan publik. Penilaian tersebut merupakan pandangan yang berkembang di kalangan sebagian warga dan bukan merupakan fakta yang dapat dipastikan.

Satire yang berkembang di masyarakat pun semakin tajam:

“Kalau kota memilih menutup mata, mungkin provinsi yang harus membuka pintu.”

Harapan itu lahir bukan semata karena faktor politik, melainkan karena warga menginginkan tindakan yang nyata. Mereka berharap setiap laporan mengenai sanitasi, infrastruktur, maupun aktivitas tambang yang dipersoalkan dapat ditangani secara terbuka, berdasarkan data dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara, melainkan siapa yang mampu menghadirkan solusi. Warga menginginkan pemerintah—baik di tingkat kota maupun provinsi—mendengar aspirasi mereka, menindaklanjuti laporan secara transparan, dan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.

Satire rakyat hari ini sederhana:

“Yang dibutuhkan rakyat bukan panggung seremoni, melainkan keberanian untuk menyelesaikan persoalan. Karena ketika suara warga tak lagi didengar, kepercayaan akan mencari pintu lain untuk mengetuk.