Politik Citra, Hegemoni Digital, dan Kesadaran Kritis Generasi Muda Tasikmalaya
Oleh: Sultan Delpohon
Di abad ke-21, medan perjuangan politik telah bergeser. Jalan raya tidak lagi menjadi satu-satunya ruang perlawanan. Kini algoritma, layar telepon genggam, dan media sosial telah menjelma menjadi arena baru perebutan kesadaran publik. Kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui birokrasi dan modal ekonomi, tetapi juga melalui produksi citra, narasi, serta penguasaan ruang digital.
Pertanyaan yang kerap muncul adalah, “Mengapa hanya berani bersuara di media sosial? Mengapa tidak turun ke jalan?” Pertanyaan tersebut justru mengabaikan kenyataan bahwa ruang demokrasi modern telah mengalami transformasi. Tidak semua kritik memperoleh ruang dialog langsung dengan pengambil kebijakan. Aspirasi masyarakat sering berhenti pada perwakilan, sementara pengambil keputusan tidak selalu hadir. Dalam situasi seperti itu, media sosial menjadi ruang publik alternatif—tempat warga membangun opini, mengorganisasi gagasan, dan mengawasi kekuasaan.
Media sosial bukan sekadar tempat mencari perhatian. Ia adalah arena pertarungan makna.
Pilkada Kota Tasikmalaya memperlihatkan bagaimana politik digital bekerja secara efektif. Kemenangan pasangan Viman Alfarizi Ramadhan dan Dicky Chandra tidak dapat dijelaskan hanya melalui kampanye konvensional. Strategi komunikasi digital, aktivitas di media sosial, serta pendekatan kepada pemilih muda menjadi bagian penting dari dinamika politik tersebut.
Secara resmi pasangan ini memperoleh 193.225 suara sah, sekitar 48,34 persen dari total suara sah. Di balik angka tersebut terdapat realitas politik baru: pemilih muda menjadi kelompok yang sangat menentukan. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tasikmalaya sebanyak 543.990 pemilih, sekitar 25 persen merupakan Generasi Z, atau kurang lebih 135.997 orang. Kelompok ini bukan sekadar pelengkap statistik, melainkan kekuatan elektoral yang diperebutkan.
Di sinilah politik citra memainkan perannya.
Berbagai kegiatan publik, ruang kreatif, komunitas, hingga konten digital membangun kesan kedekatan dengan generasi muda. Platform seperti Instagram dan TikTok menjadi saluran utama untuk menjangkau pemilih muda, sementara Facebook tetap berpengaruh di kalangan pemilih yang lebih dewasa. Kehadiran figur publik, kreator konten, dan influencer memperluas penyebaran pesan politik. Dalam konteks ini, algoritma bukan sekadar teknologi, melainkan infrastruktur yang membentuk perhatian publik.
Fenomena tersebut tidak serta-merta negatif. Komunikasi digital adalah bagian dari demokrasi modern. Namun persoalan muncul ketika pencitraan lebih dominan daripada pembahasan program, kapasitas, dan akuntabilitas. Politik berisiko bergeser dari ruang adu gagasan menjadi kompetisi membangun kesan.
Popularitas figur Dicky Chandra sebagai tokoh publik juga menjadi salah satu faktor yang memperluas daya tarik pasangan tersebut di berbagai kelompok pemilih. Dalam politik elektoral, modal simbolik seperti popularitas dapat memperkuat daya tarik kandidat ketika dipadukan dengan strategi komunikasi yang efektif.
Namun legitimasi politik tidak berhenti pada kemenangan pemilu. Ia terus diuji melalui kemampuan memenuhi janji, merespons persoalan publik, dan menjaga kedekatan dengan warga setelah pemilihan usai.
Di sinilah muncul ruang kritik.
Sebagian masyarakat, khususnya anak muda yang aktif di media sosial, mulai mengevaluasi apakah ekspektasi mereka terhadap kepemimpinan baru telah terpenuhi. Kritik terhadap lambatnya respons, jarak yang dirasakan antara pemimpin dan warga, atau belum terealisasinya sebagian janji politik menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang wajar. Dalam sistem demokrasi, kritik bukan ancaman bagi pemerintahan; kritik adalah mekanisme koreksi.
Bagi saya, media sosial harus dipahami sebagai ruang dialektika. Bukan ruang untuk membenci, melainkan ruang untuk menguji kekuasaan dengan nalar. Demokrasi membutuhkan warga yang mampu mempertanyakan kebijakan, membaca data, dan membedakan antara citra dengan kinerja.
Generasi muda Tasikmalaya perlu membangun budaya politik yang lebih matang. Pilihan politik tidak seharusnya ditentukan semata oleh popularitas, viralitas, atau kemampuan menguasai ruang digital. Yang lebih penting adalah rekam jejak, integritas, kapasitas memimpin, serta keberanian mengambil keputusan bagi kepentingan publik.
Memimpin kota bukanlah pertunjukan yang selesai ketika pemilu usai. Kepemimpinan diuji setiap hari: saat jalan rusak belum diperbaiki, saat pelayanan publik tersendat, saat masyarakat menunggu jawaban, dan saat kelompok rentan membutuhkan perhatian. Pada saat-saat itulah integritas seorang pemimpin tampak.
Karena itu, kesadaran politik generasi muda tidak boleh berhenti pada euforia kampanye. Demokrasi memerlukan warga yang terus mengawasi, mengevaluasi, dan berpartisipasi. Politik yang sehat lahir dari masyarakat yang kritis, bukan dari masyarakat yang pasif.
Media sosial, jika digunakan secara bertanggung jawab, bukan sekadar ruang hiburan. Ia dapat menjadi ruang pendidikan politik—tempat warga belajar membaca kekuasaan, menguji janji, dan memperkuat budaya demokrasi yang berpijak pada argumentasi, bukan sekadar pada citra.
Pemerhati sejarah lokal priangan
No comments yet