Masalah sampah di Kota Tasikmalaya kembali mencuat. Bukan karena solusi yang lahir, melainkan karena pernyataan yang memantik polemik. Dalam laporan media lokal priangan.com, yang mengutip pernyataan tokoh Muhajir Salam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya menyebut persoalan sampah bukan semata karena kekurangan anggaran, melainkan akibat kebiasaan warga.
Sumber: priangan.com
Narasi itu terdengar sederhana—bahkan klise. Namun di baliknya, tersimpan pola lama yang terus berulang: negara yang gagal, tetapi enggan mengakuinya. Sebaliknya, rakyat didorong ke depan sebagai pihak yang paling mudah disalahkan.
Kepala bidang pengelolaan sampah DLH Kota Tasikmalaya, Feri Arif Maulana, menegaskan bahwa pendekatan perubahan perilaku warga menjadi kunci. Pernyataan ini, sekilas, tampak progresif. Namun persoalannya bukan pada “apa” yang dikatakan, melainkan pada “apa yang tidak dikatakan”.
Di mana evaluasi terhadap sistem pengelolaan sampah kota?
Di mana transparansi anggaran?
Di mana infrastruktur yang memadai?
Ketika gunungan sampah menumpuk, ketika TPS tak lagi mampu menampung, dan distribusi pengangkutan tersendat—apakah semua itu semata karena kebiasaan warga?
Jawaban jujurnya: tidak sesederhana itu.
Negara yang Gemar Berkhotbah, Minim Bekerja
Ada kecenderungan berbahaya dalam cara pemerintah merespons krisis: mengubah masalah struktural menjadi masalah moral. Sampah bukan lagi dilihat sebagai kegagalan tata kelola, melainkan kegagalan etika warga.
Ini cara berpikir yang menyesatkan.
Dengan menyederhanakan masalah menjadi “kebiasaan buruk masyarakat”, pemerintah seolah mencuci tangan dari tanggung jawabnya sendiri. Padahal, dalam logika kebijakan publik, negara adalah aktor utama—bukan sekadar fasilitator pasif.
Lebih ironis lagi, di saat yang sama masyarakat justru terus didorong untuk “terlibat”. Mereka diminta memilah sampah, menjaga lingkungan, bahkan ikut mengurai krisis. Namun ketika masalah membesar, mereka pula yang pertama kali ditunjuk sebagai biang keladi.
Partisipasi yang diminta, tetapi kesalahan yang diwariskan.
Seremonial Tanpa Substansi
Selama ini, penanganan sampah kerap terjebak dalam kegiatan seremonial: kampanye bersih-bersih, deklarasi lingkungan, hingga program simbolik yang lebih kuat di dokumentasi daripada dampaknya.
Padahal, persoalan sampah di Tasikmalaya adalah soal sistem:
- Infrastruktur pengelolaan yang belum optimal
- Manajemen distribusi yang tidak efisien
- Minimnya inovasi dalam pengolahan
- Lemahnya pengawasan dan evaluasi
Tanpa pembenahan di level ini, mengubah perilaku warga saja tidak akan pernah cukup.
Kolaborasi, Bukan Kambing Hitam
Masalah sampah tidak akan selesai jika hanya satu pihak yang dibebani tanggung jawab. Ini bukan soal memilih siapa yang salah, melainkan bagaimana keduanya bekerja bersama.
Namun kolaborasi mensyaratkan kejujuran.
Pemerintah harus berani mengakui kelemahannya. Harus transparan soal kapasitas dan keterbatasan. Dan yang paling penting, harus berhenti menjadikan warga sebagai tameng setiap kali kebijakan tidak berjalan.
Sebaliknya, masyarakat perlu dilibatkan bukan sekadar sebagai objek imbauan, tetapi sebagai subjek dalam perumusan solusi.
Menyapu Sampah, Menyapu Cara Berpikir
Krisis sampah di Tasikmalaya bukan hanya tentang limbah yang menumpuk. Ia adalah cermin dari cara berpikir birokrasi: cepat menyalahkan, lambat berbenah.
Jika pemerintah terus memelihara narasi bahwa warga adalah masalah utama, maka yang terjadi bukan penyelesaian—melainkan pengulangan krisis yang sama, dengan kambing hitam yang sama.
Dan seperti sampah yang tak pernah benar-benar diolah, masalah itu hanya akan dipindahkan—tanpa pernah diselesaikan.
Pemerhati sejarah lokal priangan
No comments yet