penulis/Admin: Sultan Delpohon

“Kemerdekaan bukan sekadar mengganti wajah penguasa. Kemerdekaan adalah ketika rakyat mampu menentukan nasibnya sendiri.”

Ada satu penyakit yang diam-diam terus menggerogoti kota-kota di Indonesia: mental ketergantungan.

Kita merdeka secara administratif, memiliki pemerintahan sendiri, kepala daerah sendiri, anggaran sendiri, bahkan jargon pembangunan sendiri. Namun pertanyaannya sederhana: apakah rakyat benar-benar telah berdaulat?

Atau jangan-jangan, kemerdekaan hanya berganti seragam?

Dulu bangsa ini tunduk kepada kolonialisme asing. Hari ini, rakyat sering kali masih berhadapan dengan bentuk penjajahan yang lebih halus: ketergantungan ekonomi, oligarki modal, birokrasi yang gemuk, kebijakan yang jauh dari kebutuhan rakyat, hingga pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok.

Tan Malaka telah jauh-jauh hari memperingatkan persoalan tersebut.

Melalui gagasan Merdeka 100 Persen dan metode berpikir MADILOG—Materialisme, Dialektika, Logika, Tan Malaka mengajarkan bahwa revolusi tidak boleh berhenti ketika penjajah asing pergi. Sebab musuh baru bisa tumbuh dari dalam bangsa sendiri: elite yang menikmati kekuasaan, birokrat yang lupa kepada rakyat, serta kelas pemodal yang menjadikan kemerdekaan sebagai pasar baru bagi keuntungan pribadi.

Hari ini, gagasan itu menemukan relevansinya kembali.

Dan Tasikmalaya harus mulai berani bertanya:

Apakah kita ingin menjadi kota yang terus bergantung, atau kota yang berani berdiri di atas kaki sendiri?

MADILOG: SENJATA BERPIKIR UNTUK MEMBONGKAR KEBUNTUAN

Tasikmalaya tidak kekurangan slogan.

Setiap periode kekuasaan selalu melahirkan jargon baru. Kota religius. Kota industri. Kota kreatif. Kota santri. Kota wisata. Kota perdagangan.

Namun slogan tidak akan mengisi perut rakyat.

Yang dibutuhkan bukan sekadar branding, tetapi keberanian membongkar realitas.

Di sinilah MADILOG menjadi penting.

Materialisme mengajarkan kita melihat kenyataan sebagaimana adanya. Bukan sebagaimana yang tertulis dalam baliho atau pidato seremonial.

Dialektika mengajarkan bahwa setiap pembangunan memiliki kontradiksi. Ketika ekonomi tumbuh, siapa yang menikmati pertumbuhan? Ketika investasi masuk, apakah rakyat menjadi pemilik atau hanya menjadi buruh?

Sementara Logika menuntut solusi yang rasional, berbasis kenyataan, bukan sekadar proyek pencitraan.

Tasikmalaya harus berhenti membangun berdasarkan mimpi elite.

Pembangunan harus dimulai dari pertanyaan paling mendasar:

Apa yang dimiliki rakyat? Apa masalahnya? Siapa yang menikmati hasilnya? Dan bagaimana rakyat mengambil kembali kendali atas kekayaan tersebut?

Itulah cara berpikir Madilog.

Bukan mistifikasi pembangunan. Bukan kultus terhadap pemimpin. Bukan tepuk tangan terhadap proyek yang belum tentu menyelesaikan persoalan.

TASIKMALAYA MEMILIKI MODAL, TAPI SIAPA YANG MENGUASAINYA?

Secara material, Tasikmalaya bukan kota miskin potensi.

Kerajinan bordir, kelom geulis, mendong, batik, industri konveksi, pertanian, kuliner, hingga ekonomi kreatif digital tumbuh di berbagai sudut wilayah.

Masalahnya bukan ketiadaan potensi.

Masalahnya adalah penguasaan.

Siapa yang menguasai rantai produksi?

Siapa yang menentukan harga?

Siapa yang memiliki akses terhadap modal?

Dan siapa yang menikmati keuntungan paling besar?

Inilah kontradiksi ekonomi yang harus dibongkar.

Sebuah daerah dapat menghasilkan ribuan produk, tetapi tetap miskin apabila rakyatnya hanya menjadi buruh produksi.

Sebuah kota dapat terkenal karena kerajinannya, tetapi para perajinnya tetap hidup dalam ketidakpastian.

Sebuah wilayah dapat memiliki generasi digital berbakat, tetapi jika mereka bekerja untuk perusahaan di luar daerah tanpa membangun ekosistem lokal, maka nilai ekonomi terus mengalir keluar.

Inilah bentuk penjajahan ekonomi modern.

Bukan lagi dengan senapan.

Melainkan melalui penguasaan pasar, distribusi, modal, teknologi, dan merek dagang.

KRIYA TASIKMALAYA: JANGAN BIARKAN PERAJIN MENJADI BURUH DI TANAH SENDIRI

Sektor kriya dan fashion merupakan salah satu kekuatan material terbesar Tasikmalaya.

Bordir. Konveksi. Kelom geulis. Mendong. Batik.

Semua itu bukan sekadar barang dagangan.

Itu adalah hasil sejarah panjang keterampilan rakyat.

Namun ada persoalan yang tidak boleh ditutupi.

Ketika perajin hanya mengerjakan pesanan pihak lain, sementara keuntungan terbesar dinikmati pemilik merek dan distributor besar, maka terjadi ketimpangan dalam rantai ekonomi.

Rakyat bekerja.

Rakyat memproduksi.

Tetapi pihak lain menguasai pasar.

Kontradiksi ini harus dipecahkan.

Pemuda Tasikmalaya tidak boleh hanya bercita-cita menjadi pekerja kreatif.

Pemuda harus menjadi pemilik alat produksi modern.

Koperasi bahan baku harus diperkuat.

Desain harus dimodernisasi.

Distribusi digital harus dikuasai.

Merek lokal harus dibangun.

Dan pemerintah harus berhenti sekadar memamerkan produk UMKM dalam acara seremonial.

UMKM tidak membutuhkan tepuk tangan.

UMKM membutuhkan pasar yang berpihak.

Mengapa hotel, kantor, pusat perbelanjaan, dan institusi publik tidak diwajibkan memperbesar penggunaan produk lokal?

Mengapa perajin harus bersaing sendirian melawan produk industri besar?

Jika pemerintah berbicara keberpihakan kepada rakyat, maka keberpihakan itu harus terlihat dalam kebijakan ekonomi.

Bukan sekadar spanduk.

PETANI JANGAN HANYA MENJADI PENONTON KEKAYAAN PANGAN

Tasikmalaya memiliki potensi pangan dan kuliner yang besar.

Namun pola lama masih terus berulang.

Petani menjual bahan mentah.

Tengkulak menguasai distribusi.

Industri besar mengolah.

Pasar menentukan harga.

Dan rakyat kecil menerima sisa keuntungan.

Inilah persoalan struktural yang harus dipatahkan.

Tidak cukup hanya mengatakan “bangga produk lokal” jika struktur ekonomi masih membuat petani dan produsen kecil berada di posisi paling bawah.

Tasikmalaya harus berani masuk ke tahap hilirisasi.

Beras tidak hanya dijual sebagai gabah atau beras mentah.

Hasil pertanian harus diolah.

Produk pangan harus memiliki merek.

Kemasan harus modern.

Distribusi harus dikuasai koperasi rakyat.

Nilai tambah harus tinggal di daerah.

Jangan terus menjual tanah, tenaga, dan bahan mentah sementara keuntungan industri dibawa keluar.

Itu bukan kemandirian.

Itu hanya mengganti bentuk ketergantungan.

GENERASI DIGITAL JANGAN MENJADI BURUH JARAK JAUH

Tasikmalaya memiliki generasi muda dengan kemampuan desain grafis, teknologi informasi, multimedia, pemasaran digital, dan produksi konten.

Fasilitas seperti Creative Center seharusnya menjadi ruang produksi gagasan dan ekonomi.

Namun fasilitas tanpa gerakan hanya akan menjadi bangunan.

Pertanyaannya:

Berapa banyak anak muda yang benar-benar mendapatkan akses ekonomi dari fasilitas tersebut?

Berapa banyak usaha digital lokal yang tumbuh?

Berapa banyak UMKM tradisional yang berhasil naik kelas melalui teknologi?

Jika gedung dibangun tetapi ekosistem tidak tumbuh, maka pembangunan hanya menghasilkan beton.

Bukan perubahan.

Tasikmalaya membutuhkan kolektivisasi ekonomi kreatif.

Bukan berarti mematikan kreativitas individu, tetapi membangun kekuatan bersama.

Agensi kreatif lokal.

Koperasi digital.

Software house daerah.

Studio desain kolektif.

Platform pemasaran produk lokal.

Anak-anak muda Tasikmalaya harus menjadi penggerak ekonomi digital daerah, bukan hanya menjadi tenaga murah bagi perusahaan yang berada ratusan kilometer dari tanah kelahirannya.

PAD BUKAN SEKADAR ANGKA, TAPI SOAL KEDAULATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah sering dibicarakan dalam bahasa teknokratis.

Target tercapai.

Realisasi meningkat.

Anggaran bertambah.

Namun rakyat berhak bertanya:

Apakah uang daerah benar-benar kembali menjadi kesejahteraan rakyat?

Kemandirian fiskal harus dibangun melalui ekonomi produktif, bukan melalui kebocoran yang ditutup dengan beban baru kepada masyarakat kecil.

Digitalisasi pajak dan retribusi harus diarahkan untuk menciptakan transparansi.

Setiap rupiah yang masuk harus dapat diawasi.

Setiap proyek harus dapat dipertanyakan.

Setiap anggaran harus memiliki manfaat yang jelas.

Korupsi bukan hanya persoalan pencurian uang.

Korupsi adalah pencurian masa depan.

Ketika anggaran bocor, yang hilang bukan sekadar angka.

Yang hilang adalah sekolah yang tidak dibangun, jalan yang tidak diperbaiki, layanan kesehatan yang tidak tersedia, serta kesempatan ekonomi yang gagal tercipta.

Karena itu, transparansi anggaran adalah bagian dari perjuangan demokrasi ekonomi.

SENTRALISASI PEMBANGUNAN HARUS MELAWAN OLIGARKI RUANG

Pembangunan kota sering kali menghadapi satu penyakit lama: pembangunan terkonsentrasi pada wilayah yang dianggap strategis secara politik dan ekonomi.

Sementara wilayah lain tertinggal.

Ketimpangan tidak lahir begitu saja.

Ketimpangan adalah hasil dari keputusan.

Keputusan tentang ke mana anggaran diarahkan.

Keputusan tentang siapa yang mendapatkan fasilitas.

Keputusan tentang ruang mana yang dianggap penting.

Tasikmalaya membutuhkan pembangunan yang tidak tunduk kepada kepentingan elite lokal.

Fasilitas publik harus hadir merata.

Transportasi harus memudahkan rakyat.

Pusat ekonomi baru harus diciptakan.

Anak muda di pinggiran kota harus memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang tinggal di pusat.

Kota bukan milik pengembang.

Kota bukan milik pejabat.

Kota adalah ruang hidup rakyat.

ONE KELURAHAN, ONE CREATIVE PRODUCT: REVOLUSI DARI BAWAH

Salah satu langkah yang dapat dikembangkan adalah membangun basis ekonomi berdasarkan potensi wilayah.

Setiap kelurahan memiliki karakter.

Ada wilayah yang kuat dalam kerajinan.

Ada yang memiliki potensi kuliner.

Ada yang memiliki kekuatan pertanian.

Ada pula yang memiliki generasi muda dengan kemampuan digital.

Pemetaan potensi harus dilakukan secara ilmiah.

Bukan berdasarkan kedekatan politik.

Bukan berdasarkan proyek titipan.

Tetapi berdasarkan kondisi riil masyarakat.

Kemudian pemuda harus diberikan ruang untuk mengorganisasi kekuatan ekonomi tersebut.

Bukan hanya melalui bantuan modal sesaat.

Melainkan melalui pendidikan manajemen, teknologi, pemasaran, produksi, hingga jaringan distribusi.

Rakyat tidak membutuhkan ketergantungan bantuan selamanya.

Rakyat membutuhkan alat untuk berdiri sendiri.

PEMUDA TASIKMALAYA: BERHENTI MENJADI PENONTON

Inilah bagian paling penting.

Tidak ada perubahan yang datang dari langit.

Tidak ada kota yang menjadi mandiri hanya karena kepala daerah mengucapkan slogan.

Tidak ada revolusi ekonomi tanpa manusia yang mengorganisasikannya.

Pemuda Tasikmalaya harus keluar dari mentalitas penonton.

Berhenti hanya menjadi konsumen politik.

Berhenti hanya menjadi komentator media sosial.

Berhenti hanya menjadi barisan tepuk tangan ketika elite datang.

Tan Malaka mengajarkan bahwa teori tanpa aksi akan kehilangan maknanya. Gagasan harus bertemu dengan kerja nyata dan pengorganisasian masyarakat.

Hari ini pemuda harus mulai mengorganisasi koperasi.

Membangun komunitas riset.

Mengawasi anggaran.

Mendampingi UMKM.

Membantu petani.

Mengembangkan teknologi.

Membuat produk.

Menguasai pasar.

Dan yang paling penting: berani berpikir merdeka.

MERDEKA 100 PERSEN UNTUK TASIKMALAYA

Merdeka bukan sekadar mengibarkan bendera setiap bulan Agustus.

Merdeka adalah ketika rakyat tidak dipermainkan oleh harga pasar.

Merdeka adalah ketika perajin menguasai produknya.

Merdeka adalah ketika petani menikmati hasil tanahnya.

Merdeka adalah ketika pemuda tidak dipaksa pergi karena daerahnya gagal menyediakan ruang hidup.

Merdeka adalah ketika anggaran negara tidak menjadi ladang segelintir orang.

Merdeka adalah ketika rakyat mampu berpikir kritis tanpa takut kepada kekuasaan.

Tasikmalaya memiliki modal.

Tasikmalaya memiliki sejarah.

Tasikmalaya memiliki tenaga kerja.

Tasikmalaya memiliki generasi muda.

Yang belum cukup kuat adalah keberanian politik untuk menyatukan seluruh potensi tersebut dalam satu gagasan besar:

KEDAULATAN RAKYAT ATAS EKONOMI DAERAHNYA.

Sudah waktunya Tasikmalaya berhenti hanya menjual identitas.

Sudah waktunya Tasikmalaya membangun kekuatan material.

Sudah waktunya pemuda berhenti menunggu instruksi.

Dan sudah waktunya pembangunan tidak lagi menjadi pesta proyek, melainkan alat pembebasan rakyat dari ketergantungan.

Dengan Materialisme, kita melihat kenyataan.

Dengan Dialektika, kita membongkar kontradiksi.

Dengan Logika, kita menemukan jalan keluar.

Itulah MADILOG.

Bukan kitab suci.

Bukan dogma.

Melainkan senjata berpikir.

Dan senjata terbesar sebuah bangsa yang ingin benar-benar merdeka adalah:

Rakyat yang mampu berpikir.

Karena bangsa yang berpikir akan sulit dibohongi.

Rakyat yang terorganisasi akan sulit dipermainkan.

Dan kota yang membangun ekonominya di atas kekuatan rakyat sendiri tidak akan mudah bertekuk lutut kepada kepentingan modal dan elite.

Tasikmalaya tidak membutuhkan kemerdekaan setengah hati.

Tasikmalaya membutuhkan keberanian untuk berdiri.

MERDEKA 100 PERSEN.

BERDIKARI DALAM EKONOMI.

BERDIKARI DALAM BERPIKIR.

RAKYAT BERDAULAT ATAS MASA DEPANNYA SENDIRI.

TASIKMALAYA UNDERCOVER
Suara Kritis dari Priangan Timur

Penulis/Admin:
Sultan Delpohon