Tasikmalaya — Di kota yang gemar menggelar seremoni moral, rupanya yang paling mudah mendapat panggung bukan hanya pencari kerja, tetapi juga perusahaan yang berdasarkan informasi dalam press release disebut bergerak di bidang perdagangan minuman beralkohol.
Ironinya luar biasa.
Setiap sudut kota dipenuhi jargon religius.
Tetapi ketika agenda resmi pemerintah dibuka, yang lolos justru nama yang membuat publik mengernyitkan dahi.
Kalau ini disebut “human error”, maka rakyat berhak bertanya:
Sebesar apa error itu sampai botol bisa lolos dari meja verifikasi?
Hayu Gawe atau Hayu Mabok Administrasi?
Konon sebelum masuk acara pemerintah ada proses seleksi.
Ada pemeriksaan.
Ada verifikasi.
Ada administrasi.
Ada pejabat.
Ada tanda tangan.
Ada stempel.
Ada rapat.
Ada SOP.
Lalu bagaimana sebuah perusahaan yang menurut dokumen usahanya bergerak di perdagangan minuman beralkohol bisa muncul dalam agenda resmi?
Kalau semua tahapan itu benar-benar ada, berarti ada yang tidak bekerja.
Kalau tahapan itu tidak dijalankan, lalu untuk apa birokrasi menghabiskan anggaran?
Kalau Botol Bisa Lewat, Besok Apa Lagi?
Hari ini penjual minuman beralkohol.
Besok siapa?
Bandar judi?
Pinjaman ilegal?
Atau siapa pun yang cukup membawa map dan nomor antrean?
Kalau verifikasi hanya formalitas, maka yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar sebuah acara.
Melainkan kewibawaan pemerintah sendiri.
Seremoni Rajin, Verifikasi Miskin
Pemerintah tampaknya lebih cekatan memasang backdrop daripada membaca data.
Lebih sibuk mengatur posisi kamera daripada memastikan siapa yang berdiri di depan panggung.
Spanduknya megah.
Pidatonya lantang.
Tetapi administrasinya seperti meninggalkan pos jaga.
Rakyat Tidak Sedang Mabuk
Yang membuat rakyat marah bukan karena satu nama perusahaan.
Yang membuat rakyat geram adalah kesan bahwa pengawasan begitu longgar hingga publik bertanya-tanya apakah prosedur benar-benar dijalankan.
Kepercayaan publik tidak runtuh karena satu botol.
Ia runtuh ketika pemerintah lebih cepat menyebut “kesalahan teknis” daripada menjelaskan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi.
Editorial Bintang Merah
Kalau pemerintah ingin dihormati, jangan hanya pandai memotong pita.
Potong juga rantai kelalaian.
Karena di kota yang mengaku menjunjung nilai moral, bukan hanya rakyat yang harus diseleksi.
Birokrasi juga harus lulus ujian akal sehat.
Kalau penjual minuman beralkohol bisa lolos ke agenda resmi tanpa terdeteksi, maka yang perlu direkrut pertama kali bukan peserta kerja.
Melainkan petugas yang benar-benar mau membaca berkas sebelum mengundang tamu ke rumah rakyat
Pemerhati sejarah lokal priangan
No comments yet