Catatan dari Kampung Genteng: Ketika Rakyat Menunggu, Kekuasaan Sibuk Berlari
“Peradaban tidak diukur dari megahnya balai kota, melainkan dari layak atau tidaknya rakyat membuang hajat.”
Di Kampung Genteng, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, masih berdiri sebuah monumen kegag
alan pelayanan dasar: MCK komunal yang kondisinya memprihatinkan. Bangunan itu bukan sekadar tembok retak dan saluran air yang rusak, tetapi menjadi saksi bisu bagaimana hak-hak dasar warga belum sepenuhnya terpenuhi.
Menurut warga, Lurah Cigantang Dr. Wawan Kurniawan bersama Camat Mangkubumi pernah meninjau langsung kondisi MCK tersebut. Warga berharap kehadiran itu menjadi awal perubahan. Namun hingga hari ini, perubahan yang dinanti belum mereka rasakan. Yang tertinggal hanyalah dokumentasi kunjungan, sementara bangunan tetap menua bersama harapan masyarakat.
Pemerintah menyebut sedang menginventarisasi wilayah yang membutuhkan peningkatan sanitasi dan infrastruktur. Inventaris tentu penting. Tetapi rakyat tidak dapat mandi dengan daftar inventaris, tidak dapat berjalan di atas dokumen perencanaan, dan tidak bisa hidup sehat hanya dengan janji yang terus diperbarui setiap rapat.
Bagi warga, Kampung Genteng terasa seperti halaman belakang Kota Tasikmalaya. Ketika pusat kota sibuk dipercantik, kampung-kampung pinggiran masih bergulat dengan jalan lingkungan yang kurang memadai, sanitasi yang belum layak, dan minimnya perhatian. Seolah pembangunan berhenti ketika kamera berhenti merekam.
Ironinya, di tengah persoalan sanitasi yang belum selesai, warga juga mengeluhkan adanya aktivitas galian yang diduga ilegal di wilayah Kampung Genteng. Mereka mempertanyakan mengapa aktivitas tersebut masih menjadi keluhan masyarakat dan berharap aparat serta pemerintah daerah melakukan penertiban apabila memang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku.
Warga juga menyinggung bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur telah beberapa kali menyampaikan komitmen mengenai penertiban aktivitas pertambangan yang tidak berizin dan perlindungan lingkungan. Karena itu, mereka berharap kebijakan tersebut benar-benar dijalankan hingga ke tingkat daerah, bukan berhenti sebagai slogan.
Rakyat tidak membutuhkan lebih banyak seremoni. Rakyat membutuhkan air bersih, MCK yang layak, jalan yang bisa dilalui dengan aman, dan lingkungan yang terlindungi dari aktivitas yang merusak. Pemerintahan tidak diukur dari banyaknya spanduk, tetapi dari seberapa jauh negara hadir ketika warga menghadapi persoalan paling mendasar.
Jika kampung-kampung seperti Genteng terus dibiarkan menunggu, maka yang retak bukan hanya dinding MCK, melainkan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sebab sejarah selalu berpihak kepada mereka yang bekerja, bukan kepada mereka yang hanya pandai berpose di depan kamera.
— Redaksi Rakyat Menggugat
Pemerhati sejarah lokal priangan
No comments yet